Samarinda – Kota Samarinda kembali menghadapi sorotan terkait minimnya lampu penerangan jalan umum (PJU) di berbagai titik strategis. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menyatakan keprihatinannya atas kondisi ini yang dianggap telah menjadi isu berulang tanpa penyelesaian.

“Masalah ini sudah menjadi isu krusial yang terus berulang dari masa ke masa tanpa solusi yang signifikan,” ujarnya.

Kondisi minim penerangan jalan ini, menurut Ananda, tidak hanya berdampak pada kenyamanan warga, tetapi juga membawa risiko besar bagi keselamatan. Ia menyebut bahwa jalan yang gelap meningkatkan peluang terjadinya kecelakaan dan aksi kriminal.

“Masalah ini berdampak luas, mulai dari risiko kecelakaan hingga meningkatkan potensi tindakan kriminal di malam hari,” tegasnya.

Ananda mengajak Pemerintah Kota Samarinda untuk lebih serius mengalokasikan anggaran dan segera memperbaiki kondisi ini. Ia menegaskan bahwa penerangan jalan merupakan salah satu pelayanan dasar yang harus diberikan kepada masyarakat tanpa kompromi.

“Anggaran untuk penerangan jalan ini harus menjadi prioritas,” tambah Ananda, yang juga memasuki periode keduanya sebagai anggota DPRD Kaltim.

Warga Tetap Solid Meski Minim Fasilitas

Di tengah berbagai kekurangan, Ananda memberikan apresiasi terhadap masyarakat Samarinda yang terus menunjukkan rasa peduli satu sama lain.

“Hebatnya, masyarakat di sini tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Mereka saling membantu dan menunjukkan kepedulian terhadap sesama,” tuturnya.

Namun, ia menegaskan bahwa semangat gotong royong warga tidak boleh dijadikan alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan tugasnya.

Peran Aktif Warga dalam Pelaporan Masalah

Sebagai langkah solusi, Ananda mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan titik-titik jalan yang membutuhkan penerangan melalui kanal aduan yang telah disediakan oleh pemerintah.

“Warga bisa berkontribusi dengan memberikan informasi terkait lokasi yang masih minim penerangan, sehingga pemerintah lebih cepat mengambil tindakan,” ujarnya.

Ananda berharap masalah ini dapat segera teratasi dengan adanya sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan DPRD. (adv)