Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi yang selama ini diterapkan untuk mengatasi ketimpangan akses pendidikan mulai mendapat kritik. Wacana penghapusan sistem zonasi yang diungkapkan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menarik perhatian banyak pihak, mengingat sistem ini masih banyak menemui kendala, terutama terkait dengan jumlah dan distribusi sekolah yang tidak merata antara tingkat sekolah dasar, menengah pertama, dan sekolah lanjutan atas di berbagai zona atau kecamatan.

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Akhmed Reza Pahlevi, menanggapi hal tersebut dengan menyatakan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap sistem zonasi memang perlu dilakukan, terutama di kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan, yang merupakan daerah dengan jumlah penduduk yang padat dan tantangan pendidikan yang besar.

“Kita lihat nanti bagaimana ketentuannya, terutama di kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan, serta di kabupaten-kabupaten lainnya. Jika sistem zonasi dihapus, kami akan mengikuti prosedur dari pemerintah pusat, namun yang jelas kita berharap kebijakan ini bisa lebih adil dan merata,” kata Reza saat ditemui di GOR Kadrie Oening Sempaja, Sabtu (23/11/2024).

Sebagai mantan Ketua Komisi IV DPRD Kaltim yang membidangi pendidikan, Reza menjelaskan bahwa salah satu masalah besar yang dihadapi dalam sistem PPDB berbasis zonasi adalah jarak yang terlalu jauh antara tempat tinggal calon siswa dan sekolah yang dituju.

“Misalnya, ada warga yang tinggal di Kelurahan A atau Kecamatan A, namun mereka tidak bisa masuk sekolah di zona yang sesuai dengan tempat tinggal mereka. Ini adalah masalah yang harus segera dicari solusinya,” ujar Reza.

Reza juga menekankan bahwa solusi untuk masalah ini perlu dilakukan dengan melibatkan semua pihak terkait, terutama pemerintah pusat dan daerah, serta Dinas Pendidikan. “Kami perlu evaluasi yang lebih menyeluruh dan simulasi yang tepat agar kebijakan ini bisa lebih merata dan tidak menimbulkan ketimpangan baru di masa depan,” tambah Reza.

Sistem zonasi yang awalnya dirancang untuk menciptakan pemerataan pendidikan seringkali menemui tantangan besar, terutama di daerah-daerah yang distribusi sekolahnya tidak merata. Kalimantan Timur, sebagai salah satu provinsi dengan wilayah yang luas, masih menghadapi masalah tersebut.

“Harapan kami ke depan adalah kebijakan yang lebih baik, yang tidak hanya meratakan akses pendidikan tetapi juga meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur,” tutup Reza. (adv)