Anggota DPRD Kalimantan Timur, Fuad Fakhruddin, menyampaikan keprihatinannya terkait maraknya praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berpotensi merusak prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Fuad, politik uang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menciptakan pemimpin yang tidak berkompeten dan tidak peduli dengan kepentingan rakyat.

“Politik uang adalah salah satu bentuk manipulasi yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu. Hal ini hanya menghasilkan pemimpin yang tidak memiliki integritas dan tidak memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Politik uang mengorbankan kepentingan rakyat demi keuntungan pribadi,” jelas Fuad saat dihubungi pada Minggu (24/11/2024).

Fuad juga menegaskan bahwa masyarakat perlu diberikan pendidikan politik yang lebih baik, agar mereka bisa lebih memahami pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kapasitas dan integritas, bukan hanya berdasarkan pemberian materi. “Pendidikan politik yang baik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memilih pemimpin yang berkompeten dan peduli pada kesejahteraan rakyat,” ujar Fuad.

Lebih lanjut, Fuad mengatakan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu juga sangat penting. Ia mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi proses pemilu dan tidak takut untuk melaporkan jika menemukan praktik politik uang. “Kita harus bersama-sama memerangi praktik politik uang. Setiap laporan dari masyarakat sangat penting untuk memastikan pemilu berjalan dengan jujur dan adil,” tambahnya.

Fuad juga mengingatkan bahwa upaya memberantas politik uang harus melibatkan berbagai pihak, termasuk penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum. “Kolaborasi antara masyarakat, penyelenggara pemilu, dan penegak hukum sangat diperlukan untuk memastikan pemilu berjalan dengan jujur dan demokratis. Kami di DPRD akan terus mendukung upaya-upaya pemberantasan politik uang,” katanya.

Sebagai penutup, Fuad berharap Pilkada 2024 menjadi ajang pemilihan pemimpin yang benar-benar dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat Kalimantan Timur dan Indonesia. “Pilkada 2024 harus menjadi momentum untuk memilih pemimpin yang memiliki integritas dan visi yang jelas untuk memajukan daerah. Mari kita bersama-sama menjaga demokrasi yang bersih,” pungkas Fuad. (adv)