Agus Suwandy menyampaikan bahwa selama masa reses, banyak warga Samarinda mengeluhkan tingginya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta retribusi usaha kecil yang dinilai memberatkan. Keluhan ini disampaikan warga di berbagai wilayah, terutama yang bergantung pada usaha kecil untuk penghidupan.

“Masyarakat mempertanyakan, kenapa usaha kecil seperti warung makan sampai warung di sekolah dikenakan pajak dan retribusi? Mereka merasa ini terlalu berat,” ujar Agus.

Selain itu, masalah infrastruktur seperti jalan lingkungan yang rusak dan kurangnya lampu penerangan juga menjadi keluhan yang sering didengar.

Agus menegaskan bahwa meskipun isu pajak dan retribusi berada di bawah kewenangan pemerintah kota, DPRD Kaltim akan memfasilitasi komunikasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi yang tidak memberatkan masyarakat.

“Masalah pajak dan retribusi ini memang menjadi perhatian, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kebijakan tersebut tidak memberatkan masyarakat kecil. Kami di DPRD siap membantu dengan mendorong kebijakan yang berpihak pada masyarakat,” pungkasnya. (adv)