SAMARINDA – Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Norhayati Usman, bersama sejumlah Pejabat Struktural di Lingkungan Sekretariat DPRD Kaltim, hadir dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, Sri Wahyuni, di Hotel Senyiur, Samarinda. Rapat ini dilaksanakan untuk membahas Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Review (LHR) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terkait Perubahan RKA-SKP Tahun 2024 dan RKA-SKPD Tahun 2025.

Dalam rapat tersebut, seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Kaltim turut hadir, bersama dengan unsur Sekretaris, Kepala Bidang/Kepala Bagian, serta Kasubbag/Pejabat Fungsional yang bertanggung jawab atas perencanaan Perangkat Daerah. Staf operator yang mengelola entry RKA-SKPD pada aplikasi SKPD RI juga ikut berpartisipasi.

Sekda Sri Wahyuni dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi antara seluruh Kepala Perangkat Daerah dan jajarannya untuk memastikan kesesuaian Perubahan RKA-SKP Tahun 2024 dan RKA-SKPD Tahun 2025, khususnya dalam kaitannya dengan LHR. “Saya berharap setiap Kepala Perangkat Daerah dapat berkomitmen untuk menjalankan rekomendasi yang diberikan dalam laporan ini, agar anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara efisien dan efektif,” ujarnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan penjelasan teknis dari APIP yang disampaikan oleh Inspektur Provinsi Kaltim, Irfan Prananta. Ia menjelaskan rincian LHR terhadap Perubahan RKA-SKP Tahun 2024 dan RKA-SKPD Tahun 2025, memberikan wawasan lebih dalam mengenai aspek-aspek yang perlu diperhatikan oleh setiap OPD.

Dalam sesi diskusi, Kepala Bappeda Kaltim, Yusliando, mengemukakan pentingnya tindak lanjut LHR melalui pendekatan tipologi. Ia membahas catatan-catatan penting dari LHR, yang mencakup belanja modal, belanja barang dan jasa, serta kategori-kategori lain yang menjadi perhatian. Diskusi ini memberikan kesempatan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk saling bertukar pendapat dan mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk memperbaiki kinerja anggaran.

Dengan terlaksananya rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat lebih memahami dan mengimplementasikan rekomendasi dari hasil review, sehingga pelaksanaan anggaran di Kalimantan Timur dapat berjalan dengan lebih transparan dan akuntabel. (adv)