Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Darlis Pattalongi, menyoroti kondisi ribuan rumah tak layak huni yang tersebar di wilayah provinsi yang kaya akan sumber daya alam (SDA) tersebut. Dalam pernyataannya, Darlis menekankan bahwa masalah perumahan yang dialami masyarakat Kaltim sangat kontras dengan kekayaan alam yang melimpah di daerah ini. Menurut Darlis, banyaknya rumah tak layak huni yang ada menunjukkan adanya ketimpangan kesejahteraan yang serius.

“Situasi ini sungguh ironis, Kaltim dikenal sebagai daerah kaya sumber daya alam, tetapi kesejahteraan masyarakat kita masih jauh dari kata layak,” ujar Darlis dengan nada prihatin, saat ditemui di ex Temindung, Minggu (27/10/2024). Ia menyebutkan bahwa dirinya sudah berkeliling ke berbagai daerah di Kaltim, dari Kutai Barat hingga Mahakam Ulu, dan kondisi perumahan di banyak wilayah tersebut sungguh memprihatinkan. Bahkan di kota-kota besar seperti Samarinda, masih banyak ditemukan rumah yang jauh dari standar layak huni.

Darlis mengatakan bahwa kesejahteraan masyarakat seolah diabaikan, sementara SDA terus dieksploitasi. Menurutnya, masyarakat hanya menjadi saksi dari kekayaan alam yang terus dikeruk tanpa merasakan manfaatnya secara langsung. “Kita ini hidup di atas kekayaan yang luar biasa, tetapi warga kita hanya menjadi penonton dari SDA yang dikeruk, tanpa bisa menikmati dampak positifnya. Ini ketimpangan yang sangat nyata,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Darlis meminta agar pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, tidak hanya menonton kondisi ini tetapi juga mengambil langkah nyata untuk memastikan kesejahteraan masyarakat, terutama terkait penyediaan tempat tinggal yang layak. Darlis menegaskan bahwa dengan anggaran yang ada, seharusnya Pemprov Kaltim mampu merenovasi setidaknya 10.000 unit rumah tak layak huni setiap tahunnya. “Jangan sampai kebutuhan mendasar ini selalu terabaikan. Masyarakat kita sudah terlalu lama menunggu perbaikan. Seharusnya ada tindakan nyata untuk memastikan kebutuhan dasar ini terpenuhi,” tuturnya.

Darlis juga mengingatkan bahwa masalah perumahan ini adalah cerminan dari kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan rakyat Kaltim. Ia mendesak gubernur yang akan datang agar memiliki perhatian serius terhadap persoalan ini, mengingat ini adalah hak dasar yang harus dijamin oleh negara. “Ini adalah tanggung jawab kita bersama, tidak ada alasan untuk tidak memperhatikan masyarakat. Sudah saatnya pemerintah menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat kecil,” pungkas Darlis. (adv)