Ceritaborneo.com, SAMARINDA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Salehuddin, menekankan bahwa meskipun Ujian Nasional (UN) telah dihapus dan digantikan oleh Asesmen Nasional, sistem pendidikan di Indonesia tetap memerlukan metode evaluasi yang objektif dan terukur. Ia berpendapat bahwa evaluasi yang tepat sangat penting untuk memastikan efektivitas proses pembelajaran.

“Terlepas dari bentuk evaluasi yang digunakan, kita tetap memerlukan indikator yang jelas untuk menilai kualitas pendidikan,” ungkap Salehuddin dalam sebuah wawancara. Ia menambahkan bahwa meskipun UN tidak lagi menjadi syarat kelulusan, ujian kompetensi bisa diadopsi sebagai alternatif untuk mengukur sejauh mana kurikulum dan metode pengajaran yang diterapkan efektif.

Pernyataan Salehuddin merujuk pada kebijakan yang diusulkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, yang berencana untuk melakukan kajian mendalam terhadap kebijakan pendidikan nasional, termasuk pelaksanaan UN. Kajian ini penting agar kebijakan pendidikan tetap relevan dengan kondisi saat ini dan dapat memenuhi kebutuhan pendidikan di masa depan.

Abdul Mu’ti sebelumnya menyatakan bahwa UN menjadi topik perdebatan di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan pendidikan. Meskipun UN memberikan gambaran mengenai kualitas pendidikan, banyak yang menganggap bahwa ujian tersebut memiliki banyak kelemahan, termasuk fokus yang berlebihan pada hasil ujian tanpa mempertimbangkan perkembangan karakter dan kualitas pembelajaran secara keseluruhan.

Salehuddin sepakat bahwa UN tidak lagi berfungsi sebagai penentu kelulusan, namun ia menegaskan bahwa setiap perubahan dalam sistem pendidikan harus disertai dengan evaluasi yang jelas. “Kita perlu mengetahui apakah proses pendidikan yang ada sudah berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, penting untuk memiliki alat evaluasi yang dapat memberikan gambaran tentang pencapaian pendidikan,” tambahnya.

Dengan diperkenalkannya Asesmen Nasional sebagai pengganti UN, pemerintah berusaha untuk lebih fokus pada pengukuran kualitas pendidikan melalui berbagai aspek, termasuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal kompetensi minimum dan hasil survei karakter serta lingkungan belajar. Meskipun langkah ini dianggap positif, Salehuddin menekankan perlunya evaluasi lebih lanjut untuk memastikan kurikulum yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan siswa di berbagai daerah.

“Evaluasi tidak hanya berfokus pada nilai atau angka, tetapi juga pada apakah siswa mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh Indonesia. Ini sangat penting untuk perbaikan yang berkelanjutan,” tutup Salehuddin.

Dengan pernyataan ini, Salehuddin berharap agar pemerintah dan pemangku kepentingan pendidikan terus berkomitmen untuk melakukan evaluasi yang komprehensif, guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua siswa untuk belajar dan berkembang. Adv