Ceritaborneo.com, SAMARINDA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Salehuddin, menekankan bahwa perubahan kurikulum pendidikan yang terlalu sering tidak seharusnya dilakukan hanya karena adanya pergantian menteri atau presiden. Ia berpendapat bahwa kurikulum yang saat ini diterapkan, yaitu “Kurikulum Merdeka,” masih dalam tahap penyesuaian di banyak sekolah di Indonesia dan perlu dilakukan evaluasi menyeluruh sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perubahan yang signifikan.

“Saya rasa tidak seharusnya setiap kali ada pergantian menteri langsung diikuti dengan perubahan kurikulum. Jika ada aspek yang perlu diperbaiki, saya setuju, tetapi mengganti kurikulum secara keseluruhan sebaiknya ditunda,” ungkap Salehuddin dalam sebuah wawancara melalui telepon.

Ia menambahkan bahwa saat ini, tenaga pendidik, kepala sekolah, dan siswa masih berusaha menyesuaikan diri dengan tuntutan yang dihadirkan oleh Kurikulum Merdeka. Proses penyesuaian ini, menurutnya, memerlukan waktu dan tidak bisa dipaksakan.

“Evaluasi itu penting, namun mengganti kurikulum di tengah proses penyesuaian hanya akan membuat sistem pendidikan kita semakin tidak stabil,” tegasnya.

Salehuddin juga menggarisbawahi bahwa salah satu tantangan terbesar dalam penerapan kurikulum ini adalah keterbatasan sumber daya manusia, terutama di kalangan tenaga pengajar. Para guru dan pendidik harus dipersiapkan dengan baik sebelum diminta untuk beradaptasi dengan kompetensi yang dituntut oleh Kurikulum Merdeka.

“Perubahan kurikulum yang terlalu sering justru dapat merugikan kemajuan pendidikan kita,” tutupnya.

Dengan pernyataan ini, Salehuddin berharap agar semua pihak dapat lebih bijaksana dalam mengambil keputusan terkait kurikulum demi kestabilan dan kualitas pendidikan di Indonesia.Adv