Ceritaborneo.com, BALIKPAPAN – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kurangnya jumlah sekolah negeri, terutama Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), di Kecamatan Balikpapan Tengah. Kondisi ini menyebabkan banyak calon siswa di daerah tersebut tidak dapat tertampung saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang mengutamakan sistem zonasi.

Dalam reses yang dilakukan di Balikpapan baru-baru ini, Damayanti mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) untuk segera memperhatikan kebutuhan penambahan sekolah negeri di Balikpapan Tengah. “Terutama untuk jenjang SMA dan SMK, ini harus menjadi prioritas. Pemprov Kaltim perlu berjuang untuk pembangunan sekolah-sekolah negeri di wilayah ini,” katanya.

Ia juga mencatat bahwa meskipun terdapat beberapa SMA dan SMK swasta di Balikpapan Tengah, biaya pendidikan yang tinggi menjadi hambatan bagi banyak orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka. “Biaya sekolah di swasta jauh lebih mahal dibandingkan dengan sekolah negeri. Kami berharap Pemprov Kaltim dapat memberikan solusi terkait hal ini,” tambah Damayanti.

Selain isu pendidikan, Damayanti juga menerima banyak keluhan mengenai kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Balikpapan Utara. Antrean panjang kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menjadi pemandangan yang sering dijumpai. “Pemerintah provinsi perlu segera mencari solusi untuk mengatasi kelangkaan BBM ini, karena masyarakat semakin kesulitan setiap harinya,” ujarnya.

Warga juga mengeluhkan kelangkaan gas elpiji dan masalah pemenuhan air bersih yang belum teratasi. “Ini adalah isu yang perlu segera mendapat perhatian. Kami akan menampung semua aspirasi ini dan menyampaikannya kepada Pemprov Kaltim untuk menjadi bahan evaluasi,” tutup Damayanti. Adv