Ceritaborneo.com, SAMARINDA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra, melaksanakan reses selama dua hari pada 31 Oktober hingga 1 November 2024, yang berlangsung di lima titik di daerah pemilihannya, Samarinda. Reses ini bertujuan untuk mendengarkan keluhan, aduan, dan harapan masyarakat terkait berbagai isu yang mereka hadapi, serta menyerap aspirasi yang akan disampaikan kepada pemerintah.

Salah satu isu utama yang diangkat oleh warga dalam reses kali ini adalah masalah pendidikan, khususnya terkait dengan sistem zonasi di sekolah negeri. Banyak orang tua mengeluhkan kesulitan dalam mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah negeri, terutama pada tingkat SMA. Keterbatasan jumlah sekolah di zona tertentu memaksa mereka untuk mencari alternatif di sekolah swasta, yang sayangnya memiliki biaya pendidikan yang cukup tinggi dan menjadi beban ekonomi bagi banyak keluarga.

“Masyarakat mengeluhkan sistem zonasi yang menyulitkan akses mereka untuk menyekolahkan anak-anak di SMA Negeri. Di sisi lain, biaya pendidikan di sekolah swasta menjadi kendala yang signifikan bagi banyak orang tua,” ungkap Andi Satya. Ia menegaskan bahwa permasalahan ini harus menjadi perhatian serius, karena kebijakan wajib belajar 12 tahun seharusnya menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terhambat oleh sistem atau biaya.

Andi Satya menekankan perlunya solusi cepat untuk masalah zonasi sekolah agar tidak ada anak yang terhambat dalam pendidikan hanya karena lokasi tempat tinggal atau kondisi ekonomi orang tua. “Pemerintah harus bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang layak dan terjangkau bagi semua anak di Indonesia. Kami di DPRD Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk mengawal kebijakan ini agar pendidikan dapat diakses oleh semua kalangan, tanpa terhalang oleh faktor ekonomi atau masalah zonasi,” tambahnya.

Selain isu pendidikan, warga juga menyampaikan keluhan mengenai kondisi infrastruktur, terutama terkait perbaikan jalan dan fasilitas umum. Andi Satya berharap agar aspirasi ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan provinsi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.Adv