SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Fuad Fakhruddin, menyatakan keprihatinannya terhadap masalah kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terus melanda Samarinda. Ia menyoroti penyebab utama kelangkaan ini, yakni maraknya pedagang BBM eceran yang memperjualbelikan BBM tanpa izin, yang berdampak pada ketersediaan BBM di SPBU untuk masyarakat umum. Fuad pun meminta pemerintah setempat agar segera mengambil langkah tegas dengan melibatkan aparat untuk menindak praktik ilegal tersebut.

Menurut Fuad, pemerintah dan Pertamina sebenarnya sudah berupaya menyalurkan BBM subsidi maupun non-subsidi secara tepat sasaran, namun praktik pedagang BBM eceran tanpa izin semakin memperparah distribusi BBM. Ia mengungkapkan bahwa lemahnya pengawasan membuka celah bagi oknum tertentu yang memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh BBM secara berlebihan, yang kemudian dijual kembali dengan harga tinggi. “Regulasi sudah ada, tetapi ada yang menyalahgunakan. Akibatnya, antrean di SPBU semakin panjang, dan masyarakat yang berhak menjadi kesulitan mendapat BBM,” ungkap Fuad dalam wawancara di DPRD Kaltim.

Politisi Partai Gerindra ini juga menyayangkan adanya kerja sama ilegal antara oknum pembeli dan petugas SPBU. Fuad menjelaskan bahwa beberapa oknum masyarakat berani menawarkan uang tambahan kepada petugas SPBU demi memperoleh BBM dalam jumlah lebih dari batas yang ditentukan. Hal ini berdampak buruk pada stok BBM di SPBU yang cepat habis, sehingga kelangkaan BBM pun tidak dapat dihindari. “Situasi ini sangat merugikan masyarakat. Sementara stok habis dengan cepat, antrean terus memanjang,” kata Fuad.

Tidak hanya soal kelangkaan, Fuad juga mengingatkan bahaya dari keberadaan pedagang BBM eceran yang tidak memenuhi standar keamanan. Ia mengatakan bahwa banyak dari mereka yang menyimpan BBM dalam kondisi tidak aman, seperti jarak antar wadah yang terlalu dekat dan kurangnya fasilitas penyimpanan yang memadai. Hal ini, menurut Fuad, dapat memicu risiko kebakaran yang dapat mengancam keselamatan warga di sekitar lokasi. “Kondisi ini sangat berbahaya dan memerlukan penanganan segera dari pemerintah. Jangan sampai kita menunggu ada insiden yang merugikan banyak pihak,” ujarnya.

Sebagai solusi jangka pendek, Fuad mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan pedagang BBM eceran. Ia juga mengusulkan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat tentang pentingnya mengikuti aturan distribusi BBM, baik untuk konsumen maupun para pedagang. Fuad menegaskan bahwa sosialisasi perlu diperluas agar masyarakat paham risiko dan akibat dari penjualan BBM secara ilegal. “Saya mendorong pemerintah agar lebih tegas dalam menegakkan aturan, demi memastikan BBM tersedia bagi yang berhak dan mengurangi risiko bahaya akibat praktik ilegal ini,” tutupnya.(adv)