SAMARINDA – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Timur yang tercatat 78,2 pada 2023 menunjukkan kemajuan signifikan bagi provinsi ini, dengan posisi tertinggi di Kalimantan dan ketiga nasional. Meski demikian, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyoroti adanya ketimpangan pembangunan manusia yang tidak merata antar kabupaten/kota, serta tingginya angka kemiskinan di tengah PDRB yang tinggi.

Hasanuddin mengungkapkan bahwa meskipun Kaltim memiliki IPM yang relatif tinggi, masih ada daerah seperti Kabupaten Mahakam Ulu yang mencatatkan angka terendah 69,59, yang menunjukkan kurangnya pemerataan dalam pembangunan sumber daya manusia. Kota Samarinda menjadi kota dengan IPM tertinggi, yaitu 82,32, namun hal ini tidak mencerminkan kondisi di daerah lain.

Selain itu, Hasanuddin juga mencatat adanya kontradiksi antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tinggi dan angka kemiskinan yang masih tinggi. Meski PDRB Kaltim berada di posisi kedua setelah DKI Jakarta, angka kemiskinan tetap berada di angka 6,11 persen, dengan kemiskinan ekstrem mencapai 1,55 persen. “Dengan tingkat PDRB yang tinggi, kami seharusnya bisa menekan angka kemiskinan lebih rendah,” tambahnya.

Untuk itu, Hasanuddin mengusulkan adanya evaluasi terhadap penggunaan anggaran pembangunan agar lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kaltim. Ia juga mendorong peningkatan akses DPRD dalam mengawasi jalannya program pembangunan dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), guna memastikan proses yang lebih transparan dan akuntabel.

“Pembangunan tidak hanya tentang angka PDRB yang tinggi, tetapi bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup,” tutup Hasanuddin. (Adv)