Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, DR. Sarkowi V Zahry, menyampaikan bahwa program Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) yang digalakkan di Kaltim harus melibatkan tokoh masyarakat, mengingat praktik buang air besar sembarangan seringkali berkaitan dengan kebiasaan budaya setempat.

Hal ini diungkapkan oleh Sarkowi usai acara penandatanganan komitmen bersama “Kalimantan Timur Stop Buang Air Besar Sembarangan Tahun 2024” yang digelar di Odah Etam pada Senin (18/11/2024). Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni bersama pejabat pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim menandatangani komitmen untuk memerangi SBS di wilayah masing-masing.

Mengubah Kebiasaan Melalui Edukasi dan Inovasi

Sarkowi menegaskan bahwa program SBS sangat penting karena tujuannya yang lebih luas, yaitu untuk menurunkan angka stunting di Kaltim. Ia menyoroti bahwa kebiasaan buang air besar sembarangan masih sering ditemui, terutama di daerah yang berdekatan dengan sungai. Oleh karena itu, penyadaran terhadap masyarakat, khususnya melalui tokoh-tokoh lokal, sangat diperlukan untuk mengubah perilaku ini.

“Penyadaran harus dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat untuk menjelaskan bahaya buang air besar sembarangan terhadap kesehatan. Ini bukan hanya soal kebiasaan, tapi juga dampak jangka panjang terhadap kesehatan,” ujarnya.

Sarkowi juga mengusulkan inovasi seperti pembuatan museum jamban sebagai salah satu pendekatan edukasi berbasis budaya, mencontoh negara-negara maju seperti Inggris yang mengadopsi pendekatan kultur untuk meningkatkan kesadaran sanitasi.

“Museum jamban bisa menjadi sarana edukasi yang menyenangkan, dekat dengan budaya kita, dan bisa menjadi inovasi dalam mengubah kebiasaan buruk masyarakat,” tambahnya.

Anggaran dan Infrastruktur Sebagai Kunci Keberhasilan Program SBS

Selain edukasi dan inovasi, Sarkowi juga menekankan pentingnya dukungan anggaran dan penyediaan fasilitas sanitasi yang memadai untuk keberhasilan program SBS. Ia menjelaskan bahwa DPRD Kaltim siap mendukung dari sisi penganggaran untuk memastikan bahwa program ini berjalan efektif.

“Sarana dan prasarana jamban layak harus tersedia di seluruh daerah. Jika fasilitas ini tidak ada, program SBS tidak akan maksimal. Kami akan memperjuangkan anggaran untuk memastikan semua wilayah memiliki akses yang memadai,” katanya.

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah

Sarkowi juga menyarankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam merealisasikan program SBS. Ia menyoroti bahwa daerah-daerah seperti Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur perlu mendapatkan perhatian lebih terkait fasilitas sanitasi.

“Program SBS ini tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi lintas sektor sangat penting agar keberhasilan program ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat di Kaltim,” tambahnya. (adv)