Anggota DPRD Kaltim, Salehuddin, menyatakan bahwa perubahan penempatan guru honorer yang lulus PPPK menjadi kendala serius di dunia pendidikan, terutama di Kalimantan Timur. Ia menilai bahwa penempatan guru yang kurang tepat sasaran menyebabkan sekolah-sekolah di daerah terpencil masih kekurangan tenaga pengajar, terutama untuk mata pelajaran khusus.

“Sejumlah sekolah, terutama di daerah terpencil, masih menghadapi kekurangan guru untuk mengajar mata pelajaran tertentu seperti tata boga dan teknologi informasi di SMK. Namun, guru-guru honorer yang telah diangkat menjadi PPPK belum memenuhi kebutuhan tersebut,” kata Salehuddin pada Rabu (13/11/2024).

Menurutnya, persoalan ini telah lama disuarakan, terutama karena setiap tahun banyak guru yang pensiun tanpa adanya pengangkatan yang cukup untuk menggantikan mereka. Meski ada skema pengangkatan PPPK, kebijakan zonasi dari kementerian menyebabkan distribusi guru menjadi tidak merata.

“Permasalahan ini sering terjadi, misalnya seorang guru yang ditempatkan di sekolah A, setelah lulus PPPK, dipindahkan ke sekolah C. Padahal, sekolah A masih sangat membutuhkan guru tersebut. Ini jelas menunjukkan bahwa kita perlu pengaturan formasi guru yang lebih baik agar tidak terjadi ketimpangan seperti ini,” ungkapnya.

Salehuddin pun berharap pemerintah dapat lebih cermat dalam menempatkan guru PPPK agar tidak ada sekolah yang kekurangan tenaga pendidik, terutama di wilayah yang sangat membutuhkannya. (adv)